JATENG.AKURAT.CO, Provinsi Jawa Tengah mencatatkan deflasi sebesar 0,49% (mtm) pada Mei 2025, lebih dalam dibandingkan deflasi nasional yang tercatat -0,37% (mtm).
Capaian ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas harga di wilayah Jawa Tengah, yang secara tahunan (yoy) mencatat inflasi sebesar 1,66%, sedikit lebih tinggi dibanding inflasi nasional sebesar 1,60%.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, menegaskan bahwa capaian ini menunjukkan efektivitas koordinasi pengendalian inflasi di daerah.
Baca Juga: BI Jateng Antisipasi Lonjakan Inflasi dan Optimalkan Sistem Pembayaran Selama Ramadan dan Idulfitri
“Deflasi ini mencerminkan bahwa pasokan komoditas pangan strategis, terutama hortikultura seperti bawang dan cabai, terjaga dengan sangat baik. Ini juga buah dari kerja keras bersama dalam menjaga kelancaran distribusi dan pasokan di berbagai daerah,” ujar Rahmat dalam keterangan resminya, Rabu (4/6/2025).Secara spasial, seluruh kota pantauan inflasi di Jawa Tengah mengalami deflasi.
Kabupaten Wonosobo mencatatkan deflasi terdalam sebesar 0,83% (mtm).
Penurunan tekanan inflasi utamanya berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan deflasi 1,70%, memberikan andil terbesar pada deflasi umum, yakni 0,49% (mtm).
Komoditas utama penyumbang deflasi adalah bawang merah, yang harganya turun signifikan seiring masuknya masa panen di sentra utama seperti Brebes.
Cabai rawit dan cabai merah juga mengalami deflasi berkat pasokan yang kembali normal, setelah tingginya permintaan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Idulfitri.
Sentra produksi cabai di Magelang dan Blora menjadi tumpuan utama kestabilan harga.
Selain itu, bawang putih juga mengalami penurunan harga, terutama dari sisi distribusi. Penurunan ini mulai dirasakan sejak tingkat distributor, menandakan stabilitas harga yang merata di sepanjang rantai pasok.
Transportasi Turut Menyumbang DeflasiDi luar kelompok pangan, Kelompok Transportasi mencatatkan andil deflasi sebesar 0,04% (mtm).
Penurunan ini terutama berasal dari turunnya tarif angkutan antar kota, yang sebelumnya melonjak selama periode tuslah Lebaran (tambahan biaya transportasi saat libur besar) dengan kenaikan 20–30 persen pada April 2025.
Namun, tekanan deflasi dari sektor transportasi sedikit tertahan oleh kenaikan harga sepeda motor.
Hal ini dipicu oleh pemberlakuan tarif opsen pajak kendaraan bermotor sebesar 1,05% yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak April 2025.
Inflasi Terbatas pada Sektor TelekomunikasiSementara itu, Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan mencatatkan inflasi tipis sebesar 0,08% (mtm) dengan andil sebesar 0,01%.
Penyumbang utamanya adalah kenaikan harga pulsa ponsel, yang kembali normal setelah masa promosi besar-besaran hingga diskon 50% pada momen mudik Lebaran dan Nyepi.
“Kenaikan harga pada sektor ini bersifat temporer dan dipengaruhi oleh faktor musiman. Namun tetap menjadi perhatian kami agar tidak memicu tekanan inflasi tambahan di bulan-bulan mendatang,” imbuh Rahmat.Melihat perkembangan tersebut, Bank Indonesia memastikan akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan melalui Forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah. Fokus utama adalah menjaga kecukupan pasokan, distribusi yang efisien, serta stabilisasi harga melalui program konkret.
“Kami terus menjaga inflasi agar tetap dalam rentang sasaran 2,5±1% dengan mengoptimalkan peran TPID di seluruh kabupaten/kota. Salah satu langkah nyata adalah memperkuat konektivitas antarwilayah dan mempercepat distribusi dari sentra produksi ke pasar konsumen,” tegas Rahmat Dwisaputra.Stabilnya inflasi bahkan hingga mencatat deflasi dalam beberapa bulan terakhir menjadi sinyal bahwa ketahanan ekonomi daerah, terutama dalam menjaga harga komoditas kebutuhan pokok, berada pada jalur yang tepat.
Dengan langkah strategis dan koordinasi lintas sektor, Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kapasitasnya untuk menjadi model pengendalian inflasi daerah yang efektif.
Bank Indonesia berharap tren positif ini dapat terus berlanjut dan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan inklusif di seluruh wilayah Jawa Tengah.
***
