Walikota Semarang Tegaskan Pelayanan Publik Tetap Optimal Meski Hadapi Isu KPK

AKURAT.CO, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, menegaskan komitmennya terhadap pelayanan publik yang tidak terganggu meski saat ini sedang diterpa isu korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan ini disampaikan menyusul penggeledahan KPK di beberapa instansi pemerintah Kota Semarang sejak Rabu (17/7).

"Saya ada di sini, saya tidak kemana-mana. Saya di sini," tegas Hevearita di sela-sela rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Semarang.

Baca Juga: Tegas Hadapi KPK, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti: Saya Tidak Kemana-mana

Wali Kota yang akrab disapa Ita ini menghadiri pertemuan penting yang melibatkan penandatanganan nota kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara untuk tahun 2024.

Meskipun terjadi penggeledahan yang menyita perhatian publik, Ita menjamin bahwa operasional pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat berjalan seperti biasa.

"Alhamdulillah sampai saat ini saya baik-baik dan mengikuti saja prosedur yang dilaksanakan," ujarnya, menambahkan bahwa semua tindakan yang diambil adalah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Baca Juga: Asprov PSSI Jateng Pertanggungjawabkan Proker 2023 dan Membahas Proker 2024, Profesional Footbal Jadi Prioritas

Pernyataan Wali Kota Semarang ini menjadi penting sebagai penegasan bahwa pemerintahan kota masih stabil dan fokus pada pelayanan publik meski di tengah penyidikan kasus dugaan korupsi.

Ini menunjukkan upaya pemerintah kota untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa layanan esensial kepada warga tidak terhambat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Semarang, yang melibatkan kompleks Balai Kota dan Gedung Pandanaran.

Baca Juga: Menjelajahi Pesona Batik Tegal: Mengenal Aneka Motif Batik Warisan Budaya Pesisir Utara Jawa Tengah

Kegiatan ini merupakan bagian dari investigasi terhadap tiga kasus dugaan korupsi yang terjadi dalam lingkup Pemerintah Kota Semarang.

Kasus-kasus yang sedang diselidiki oleh KPK mencakup beberapa aspek penting:

1. Pengadaan Barang dan Jasa: Ini berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang untuk periode tahun 2023-2024, di mana dugaan korupsi mungkin terjadi.
2. Pemerasan atas Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah: Penyidik KPK menyelidiki dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri terhadap insentif yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan retribusi di kota Semarang.
3. Penerimaan Gratifikasi: Kasus ketiga berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi oleh pejabat atau pegawai negeri selama tahun 2023-2024.

Selain melakukan penggeledahan, penyidik KPK juga meminta keterangan dari sejumlah pimpinan OPD untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kasus-kasus ini.

Penyelidikan ini menunjukkan upaya KPK dalam memerangi korupsi di tingkat daerah, yang tidak hanya mempertaruhkan integritas sistem pemerintahan namun juga berpotensi merugikan masyarakat luas yang bergantung pada layanan dan fasilitas pemerintah.