Undip Speak Up! Civitas Akademika Nyatain Sikap Jelang Pemilu 2024

AKURAT.CO, Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, komunitas akademik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, dan didukung oleh alumni, menyampaikan pernyataan sikap terhadap situasi politik terkini di Indonesia.

Pernyataan sikap ini disampaikan melalui aksi yang bertajuk "Indonesia Dalam Darurat Demokrasi" di Taman Inspirasi Undip, depan Gedung Widya Puraya, pada Rabu.

Prof. Suradi Wijaya Saputra, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Undip, berbicara mewakili peserta aksi, menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk keprihatinan mendalam dari civitas akademika terhadap kondisi demokrasi saat ini.

"(Aksi) Hari ini terjadi (sebagai) bentuk dari sepenuhnya keprihatinan dari teman-teman guru besar, dosen, dan terutama mahasiswa, didukung bersama alumni," kata Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Undip Prof. Suradi Wijaya Saputra mewakili peserta aksi.

Aksi tersebut juga diikuti oleh tokoh penting lainnya seperti Prof. Muhammad Nur, DEA dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) dan Prof. Lita Tyesta dari Fakultas Hukum (FH).

Komunitas akademik Undip menekankan lima poin penting dalam pernyataannya, antara lain urgensi mengembalikan tujuan hukum untuk kepentingan negara, penyelenggaraan pemilu yang aman dan damai, penegakan demokrasi Pancasila, peningkatan etika dan moral dalam demokrasi, serta ajakan kepada rakyat Indonesia untuk aktif mengawal proses demokrasi.

Setidaknya, ada lima poin pernyataan sikap dari komunitas akademik Undip. Pertama, mengembalikan tujuan dibentuknya hukum, sebab hukum sejatinya dibuat sebagai alat mencapai tujuan negara dan bukan untuk mencapai kekuasaan.

Kedua, memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi yang aman dan damai, serta tanpa intimidasi dan ketakutan, sesuai dengan koridor kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.

Ketiga, mendesak penyelenggara negara untuk menegakkan kembali pilar-pilar demokrasi Pancasila, seiring kehidupan demokrasi dewasa ini yang berjalan tidak sesuai dan mengalami kemunduran.

Keempat, mengimbau seluruh elemen bangsa untuk menjunjung tinggi kembali etika dan moral dalam berdemokrasi guna menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara dari kerusakan yang lebih parah.

Kelima, mengimbau seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan negara untuk bersama-sama menjadi garda terdepan dalam mengawal kehidupan berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara.

"Keprihatinan itu, terutama diawali dengan runtuhnya etika dan moral sejak adanya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diikuti pelanggaran etika dalam kehidupan berdemokrasi," kata Suradi.

Keprihatinan ini dipicu oleh penurunan etika dan moral, terutama setelah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menurut mereka telah mengikis nilai-nilai demokrasi. Prof. Suradi menegaskan.

"Kami tidak memiliki kepentingan politik, namun berkomitmen tinggi terhadap pemeliharaan nilai moral dan etika dalam demokrasi."

Seruan dari Undip ini mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda, untuk bersama-sama mengawal proses Pemilu 2024, memastikan pemilihan berjalan sesuai dengan nurani dan pikiran yang sehat, serta menjunjung tinggi integritas demokrasi.

Aksi yang diikuti oleh sekitar 30 guru besar, dosen, dan anggota badan eksekutif mahasiswa (BEM) se-Undip ini merupakan bagian dari gelombang serupa dari civitas akademika di berbagai perguruan tinggi lain seperti UGM, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa), yang juga telah menyatakan sikapnya terhadap kondisi politik dan demokrasi di Indonesia.

Pernyataan sikap Undip menggarisbawahi pentingnya peran serta aktif seluruh komponen masyarakat dalam mengawal nilai-nilai demokrasi, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan atas nama lembaga, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka sebagai civitas akademika.