Perilaku Politik di Indonesia Masih Liar, Ini Penjelasan Narasumber Dalam FGD yang Digelar PW IKA PMII Jateng

AKURAT.CO, Perilaku dan budaya politik di Indonesia dinilai masih sangat liar dan tak punya asas ideologi. 

Hal itu didasarkan dengan mudahnya politisi di Indonesia berpindah partai karena kepentingan kekuasaan, serta masyarakat yang gampang tergiur 'serangan fajar'. 

Topik tersebut dijelaskan oleh para narasumber yang hadir dalam Seminar dan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Wawasan Kebangsaan 'Mengawal Demokrasi dan Memperkokoh Kesatuan Bangsa Menjelang Pemilu 2024'.

Acara yang digelar oleh Pengurus Wilayah Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PW IKA PMII) Jawa Tengah di Pondok Pesantren Al-Firdaus Semarang pada Minggu (22/10/2022). 

Baca Juga: Jalur KA Antara Sentolo – Wates Sudah Bisa Dilalui Kecepatan Normal

Narasumber yang hadir pada acara tersebut antara lain Ketua Umum PW IKA PMII Jawa Tengah Prof Dr Musahadi, Perwakilan Kesbangpol Pradana Agung Nugraha, anggota Bawaslu Jawa Tengah Rofi'uddin, anggota KPU Jawa Tengah Muslim Aisha, Pengamat Politik UIN Walisongo Dr Rofiq Mahfudz, dan Ketua DPW PPP Jateng Masruhan Samsuri yang merupakan politisi senior. 

Kegiatan ini sengaja digelar bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 'Jihad Santri Jayakan Negeri' untuk membangkitkan semangat perubahan pada para santri yang hadir. 

Dalam acara tersebut, Prof Musahadi terlebih dahulu membacakan naskah Resolusi Jihad untuk membakar semangat para santri. 

Dalam pemaparannya, Prof Musahadi mengajak para santri dengan kemampuan menggunakan alat-alat digital untuk lebih melek politik dalam rangka membawa perubahan. 

Baca Juga: Ganjar Pranowo: Selamat dan Bertanding Fair pada Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto

"Santri generasi Milenial dan Gen Z adalah generasi digital native yang jika menggunakan kesadaran politiknya bisa membawa bangsa ini lebih maju," ujarnya. 

Hal tersebut diaminu oleh perwakilan Kesbangpolinmas Jateng, Pradana Agung Nugraha yang mengatakan momentum Pemilu ini sebagai kawah candra dimuka menguji demokratisasi di Indonesia. 

"Kita harus selalu berkomitmen untuk berpegang teguh kepada ideologi bangsa, yaiu pancasila," ujarnya. 

"Keterlibatan pemuda dengan pemilu sangat penting. Karena dalam sejarah bangsa, pemuda adalah aktor penting dalam setiap perubahan," tambahnga. 

Sementara itu, Rofi'udin selaku anggota Bawaslu Jateng berbicara tentang pengawasan. Dia mengajak para santri untuk bersama-sama mengawasi pemilu agar tidak terjadi pelanggaran. 

"Setidaknya Bawaslu akan sangat terbantu jika masyarakat, terutama para santri ini mau memgawasi perilaku para kontestan pemilu. Jika ada pelanggaran, tolong laporkan," tuturnya. 

Kemudan Muslim Aisha selaku anggota KPU Jateng mengatakan para santri yang masuk kategori pemilih pemula ini punya peran memperbaiki proses pemilihan menjadi semakin bersih. 

KPU sendiri, kata Muslim, telah banyak melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu.

"Mengenai peran pemilih, pemilih pemula punya peran dalam membangun pemilu yang bersih. KPU sendiri telah memperbaiki kekurangan-kekurangan penyelenggaraan Pemilu sebelumnya," tutur Muslim. 

Kemudian pengamat politik UIN Walisongo Semarang, KH Dr Rofi' Mahfudz menjabarkan potensi penggunaan isu SARA seperti agama dan etnis yang masih tergolomg rawan. 

Indeks korupsi juga masih tinggi sehingga membuat tingkat demokratisasi di Indonesia masih rendah. 

"Indeks korupsi yang masih tinggi mengindikasikan demorkasi masih rendah

Pertarungan tanpa ideologi yang jelas dan sangat liar," tuturnya. 

Terakhir, ketua DPW PPP Jawa Tengah, Masruhan Syamsuri menjelaskan, setelah reformasi meledak tahun 1998, partai-partai tidak siap dengan pembebasan yang diberlakukan. 

"Pemilu jadi sangat liar dan banyak politisi-politisi ditangkap karena ketidak tahuan bagaimana berpolitik dengan benar atau bekerja tidak profesional sampai detik ini," tuturnya. 

Hal ini, menurut Masruhan, menyebabkan budaya politik di Indonesia selama 25 tahun sejak 1998 sangat lemah dan manipulatif. 

"Sebetulnya konsep semua partai itu ideal, tapi perilaku politik yang buruk membuat budaya politik juga buruk," tutupnya.