Jateng

Sekda Kota Semarang Ikut Diperiksa KPK di Akpol, Ini Keterangannya

Afri Rismoko | 1 Agustus 2024, 07:42 WIB
Sekda Kota Semarang Ikut Diperiksa KPK di Akpol, Ini Keterangannya

AKURAT.CO, Iswar Aminuddin, Sekretaris Daerah Kota Semarang, mengungkapkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya berfokus pada tugas pokok dan fungsi sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Iswar diperiksa sebagai saksi untuk menjelaskan proses penganggaran dalam tugasnya tersebut.

Iswar mengaku menjalani pemeriksaan penyidik KPK di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang pada Senin (30/7) selama sekitar tiga jam.

"Pemeriksaan berlangsung di Akademi Kepolisian Semarang selama kurang lebih tiga jam, namun banyak diantaranya adalah waktu istirahat," kata Iswar pada hari Rabu di Semarang.

Baca Juga: KPK Panggil Ketua Gapensi Kota Semarang dan Direktur PT Deka Sari untuk Pemeriksaan, Sembilan Saksi Sudah Berikan Keterangan: Siapa Saja Mereka?

"Kalau saya cuma sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sebagai saksi. Bagaimana proses penganggaran. Ya, semua normatif kalau di TAPD," kata Iswar.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua TAPD, Iswar bertanggung jawab atas perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) setiap tahun.

Baca Juga: Usai Obok-Obok Pemkot Semarang, KPK Sidak UNDIP dan UNS Terkait Dugaan Korupsi Penerimaan Mahasiswa Baru

"Tugas kami adalah mengkaji dan meneliti tingkat ketercapaian visi misi pemerintah daerah dalam bentuk penganggaran tahunan," jelasnya.

Setelah itu, kata Iswar, bagaimana dengan pelaksanaan kegiatan dan penganggaran kegiatan yang sudah terangkum dalam RKPD tersebut merupakan tanggung jawab dari masing-masing OPD terkait.

"Apa yang terjadi, saya kira di OPD yang bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan kegiatan. Seperti itu kemarin waktu saya diperiksa. Pertanyaan seputar tupoksi saya saja," katanya.

Penyidikan ini dilakukan menyusul serangkaian penggeledahan yang KPK lakukan di kantor beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Semarang sejak 17 Juli 2024.

Penggeledahan ini berkaitan dengan tiga kasus dugaan korupsi yang meliputi pengadaan barang dan jasa, pemerasan pegawai negeri, dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk tahun 2023-2024.

Selain itu, KPK telah mencegah empat orang dari perjalanan ke luar negeri terkait dengan penyidikan kasus ini, yang melibatkan dua pejabat pemerintah dan dua pihak swasta. Namun, detail identitas para tersangka masih belum diungkapkan oleh KPK.

Kasus ini masih terus berkembang dan penyidikan KPK diharapkan dapat mengungkap lebih jauh mengenai praktik-praktik yang terjadi dalam pengelolaan anggaran dan administrasi di Pemerintah Kota Semarang.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

A
Reporter
Afri Rismoko
A