Jateng

29 Tersangka Diamankan Lalu 56 Korban Diselamatkan, Begini Upaya Polda Jateng Ungkap Kasus TPPO Selama Sepekan

Muhammad Husni Mushonifi | 20 November 2026, 14:53 WIB
29 Tersangka Diamankan Lalu 56 Korban Diselamatkan, Begini Upaya Polda Jateng Ungkap Kasus TPPO Selama Sepekan

JATENG.AKURAT.CO, Polda Jawa Tengah terus memperkuat upaya perlindungan masyarakat dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui penegakan hukum, pencegahan, dan perlindungan terhadap korban. Dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) selama sepekan, periode 13–19 November 2026, Polda Jateng bersama jajaran mengungkap 27 laporan polisi, menyelamatkan 56 korban, serta menetapkan 29 orang sebagai tersangka dengan total kerugian materiil mencapai Rp893,6 juta.

Pengungkapan tersebut disampaikan Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA dan PPO) Polda Jateng Kombes Pol Nunuk Setiyowati dalam konferensi pers di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Jumat (20/11/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Yuliyanto serta perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, BP3MI, dan Kantor Imigrasi.

Dari hasil pengungkapan, praktik perdagangan orang dilakukan melalui berbagai modus, baik dengan menjanjikan pekerjaan ke luar negeri maupun eksploitasi di dalam negeri. Untuk penempatan ke luar negeri, pelaku menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji besar di sejumlah negara, di antaranya Selandia Baru, Jepang, Australia, dan Singapura. Korban diminta menyerahkan biaya pengurusan visa, tiket, dan proses keberangkatan dengan nominal bervariasi mulai Rp20 juta hingga Rp143 juta.

Salah satu kasus yang ditangani Ditres PPA dan PPO Polda Jateng melibatkan dua tersangka asal Pemalang berinisial SM dan RI. Keduanya diduga menawarkan pekerjaan di Selandia Baru dengan menggunakan visa yang tidak sesuai peruntukannya, kemudian menerima sejumlah uang dari calon pekerja. Dari hasil penyidikan sementara, terdapat sembilan orang yang menjadi korban dalam perkara tersebut. Polisi telah menetapkan kedua pelaku sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Hingga saat ini, para korban tersebut belum diberangkatkan ke negara tujuan dan penyidikan masih terus dikembangkan.

Selain itu, ditemukan pula modus pemberangkatan calon pekerja migran menggunakan visa wisata atau transit melalui Batam sebelum diberangkatkan menggunakan kapal laut menuju Malaysia. Modus lainnya berupa pembujukan calon pekerja migran yang sedang mengikuti pelatihan di lembaga resmi, pencatutan nama lembaga pelatihan kerja tanpa izin, serta penempatan pekerja migran secara perorangan tanpa memenuhi ketentuan, termasuk untuk pekerjaan sebagai ABK kapal ikan Denmark.

Sementara di dalam negeri, praktik perdagangan orang ditemukan dalam berbagai bentuk eksploitasi, mulai dari prostitusi daring melalui aplikasi MiChat, eksploitasi seksual terhadap anak, hingga perekrutan pekerja di tempat hiburan dan usaha lainnya dengan pengaturan tarif serta pemotongan honor untuk memperoleh keuntungan. Polisi juga mengungkap kasus seorang suami yang mengeksploitasi istrinya dengan menawarkan melalui aplikasi MiChat, serta kasus penjualan bayi oleh ibu kandungnya melalui perantara dengan imbalan Rp6 juta.

Dirres PPA dan PPO Kombes Pol Nunuk Setiyowati menjelaskan, penanganan TPPO tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban. Selama periode tersebut, Polda Jateng dan jajaran melaksanakan 10 kegiatan sosialisasi dengan 275 peserta, termasuk di lingkungan lembaga pelatihan kerja dan sekolah, serta dua kegiatan pengecekan di bandara dan pelabuhan.

Upaya pencegahan juga dilakukan melalui program Rise and Speak yang mendorong masyarakat memiliki keberanian dan kepedulian untuk melaporkan tindak pidana. Program tersebut dilaksanakan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, termasuk melalui kegiatan edukasi di sekolah dan lingkungan masyarakat.

"Program Rise and Speak ini kami lakukan untuk menumbuhkan keberanian dan kesadaran masyarakat, sehingga apabila melihat, mendengar, mengetahui, atau mengalami suatu peristiwa tindak pidana, tidak ragu untuk melaporkannya kepada pihak berwenang," jelasnya.

Dalam kegiatan pengecekan di Pelabuhan Tanjung Emas pada 14 November dan Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani pada 15 November 2026, petugas juga melakukan koordinasi dengan pihak bandara, imigrasi, dan kepolisian setempat. Dari pengecekan di pelabuhan, diperoleh informasi mengenai penjemputan calon korban melalui Tanjung Emas untuk diberangkatkan menuju Kalimantan sebelum direncanakan melanjutkan perjalanan ke Malaysia.

Penanganan TPPO tersebut juga melibatkan instansi terkait, khususnya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat yang berencana bekerja ke luar negeri. Perwakilan BP3MI Jawa Tengah mengingatkan pentingnya memastikan seluruh persyaratan penempatan pekerja migran terpenuhi, mulai dari paspor, visa kerja, kontrak kerja, hingga pemeriksaan kesehatan.

"Permasalahan yang masih banyak kami temukan adalah pekerja migran yang bekerja di luar negeri hanya menggunakan visa kunjungan, bukan visa kerja. Karena itu, kami mengajak masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur resmi dan melengkapi dokumen sesuai ketentuan. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan Jobs Info BP3MI untuk mendapatkan informasi mengenai penempatan pekerja migran secara prosedural," Resvi Harum Ardika dari BP3MI Jawa Tengah.

Senada dengan hal tersebut, perwakilan Kantor Imigrasi, Putu Agus Eka Putra mengimbau masyarakat agar mengurus paspor dan proses keberangkatan ke luar negeri sesuai prosedur serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut penting untuk menghindari risiko dan dampak hukum akibat penggunaan dokumen perjalanan yang tidak sesuai peruntukannya.

Sementara itu, Ratna Mulya Sari dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam mendukung perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi korban TPPO. Pendampingan tidak hanya dilakukan pada tahap awal penanganan, tetapi juga diarahkan pada pemulihan korban dari aspek psikologis, sosial, hingga keberfungsian sosialnya. Perdagangan orang merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi dan martabat kemanusiaan sehingga membutuhkan perhatian serta penanganan bersama.

"Fokus kami bukan hanya pada penanganan awal, tetapi juga memastikan korban mendapatkan pendampingan dan pemulihan secara menyeluruh, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun keberfungsian sosial," ujarnya.

Dirres PPA dan PPO Kombes Pol Nunuk Setiyowati menegaskan, keberhasilan pemberantasan perdagangan orang tidak semata-mata diukur dari jumlah pelaku yang ditangkap dan diproses hukum, tetapi juga dari kemampuan mencegah masyarakat menjadi korban, memutus jaringan perdagangan orang, serta memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan.

"Keberhasilan sesungguhnya dari pemberantasan perdagangan orang bukan hanya seberapa banyak pelaku yang bisa ditangkap dan diproses hukum, tetapi bagaimana kita mampu mencegah masyarakat menjadi korban, memutus jaringan perdagangan orang, menyelamatkan mereka yang dieksploitasi, serta memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan," tegasnya.

Ia mengingatkan agar keterbatasan ekonomi, minimnya pengetahuan, maupun harapan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perdagangan orang.

"Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan pekerjaan, agar lebih memahami prosedur yang benar dan tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar. Jangan sampai harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik justru dimanfaatkan menjadi pintu masuk praktik perdagangan orang," pungkasnya.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.