Heboh! Anggaran Militer AS Hampir Rp 14.000 Triliun, Disahkan dengan Drama Politik dan Isu Sosial!

JATENG.AKURAT.CO, Washington D.C. kembali menjadi saksi drama politik yang memanas.

Pada hari Rabu, Dewan Perwakilan Rakyat AS meloloskan rancangan undang-undang otorisasi pertahanan tahunan, atau yang dikenal sebagai National Defense Authorization Act (NDAA).

RUU ini mengesahkan pengeluaran militer fantastis, mendekati $900 miliar—setara dengan hampir Rp 14.000 triliun!—untuk tahun fiskal 2025.

Baca Juga: Raksasa E-commerce China Siap Gempur Dunia! Alibaba Kucurkan Rp 50 Triliun untuk Ekspansi Global, Fokusnya Tak Main-main!

Perpecahan Partai di Tengah Isu Sosial

Meskipun lolos, pemungutan suara menunjukkan perpecahan yang jelas di parlemen, dengan hasil 231 banding 196.

Mayoritas suara yang mendukung datang dari Partai Republik, sementara Partai Demokrat hampir seluruhnya menolak.

Alasan utama penolakan ini bukan karena masalah anggaran, melainkan karena amandemen-amandemen yang menyentuh isu-isu sosial yang kontroversial.

Salah satu amandemen yang paling disorot adalah larangan bagi asuransi kesehatan Pentagon untuk menanggung biaya pengobatan terkait gender. Hal ini memicu kemarahan dari kubu Demokrat.

Adam Smith, politikus senior Demokrat di Komite Angkatan Bersenjata, mengungkapkan kekecewaannya.

"Mereka memasukkan amandemen-amandemen partisan yang tak terhitung jumlahnya untuk mencetak poin dalam perang budaya sayap kanan, alih-alih fokus pada kebutuhan nyata para prajurit dan keluarga mereka," ujarnya dalam sebuah pernyataan.

Sebaliknya, Mike Rogers, ketua komite dari Partai Republik, memuji disahkannya RUU ini sebagai "suara untuk memodernisasi militer kita, mendukung pasukan kita, dan memulihkan pencegahan Amerika."

Baca Juga: Geger di Blitar! Puncak Keroncong Svaranusa 2025 Ajak Warga Bernostalgia Sekaligus Pesta Kuliner Gratis di Aloon-Aloon!

Modernisasi Militer dan Fokus pada AI

Di luar kontroversi, RUU ini membawa beberapa poin penting yang akan memengaruhi militer AS ke depan.

RUU ini mengesahkan kenaikan gaji sebesar 3.8% untuk para prajurit.

Selain itu, ada rencana besar untuk menyederhanakan sistem akuisisi pertahanan, termasuk mempersingkat waktu persetujuan dan meningkatkan penelitian di bidang kecerdasan buatan (AI).

Para anggota parlemen juga menolak amandemen yang akan melarang pendanaan untuk Ukraina dan Taiwan, menunjukkan komitmen AS yang berkelanjutan terhadap sekutu-sekutunya di tengah ketegangan global.

Jalan Panjang Menuju Undang-undang

Meskipun RUU ini telah disahkan di House of Representatives, perjalanannya belum selesai.

Senat kini sedang mempertimbangkan versinya sendiri, yang mengesahkan pengeluaran $32 miliar lebih banyak daripada versi House.

Setelah Senat meloloskan versinya, Komite Angkatan Bersenjata dari kedua majelis akan bertemu untuk mencapai kompromi.

Baca Juga: Bosen Dibilang Cerewet? 7 Jurusan Kuliah Ini Cocok Banget buat Kamu yang Ekstrovert, Nomor 1 Paling Dicari!

RUU kompromi ini harus kembali disahkan oleh kedua majelis sebelum akhirnya dikirim ke Gedung Putih untuk ditandatangani atau diveto oleh Presiden Donald Trump.

Sementara itu, upaya pemimpin Demokrat, Chuck Schumer, untuk menyertakan amandemen yang akan memaksa pemungutan suara terkait rilis file terpidana kasus seks Jeffrey Epstein juga gagal.

Kasus Epstein, yang merupakan teman dekat Trump, masih menjadi duri politik bagi sang presiden.

Situasi ini menunjukkan bahwa di tengah semua perdebatan politik, militer AS tetap menjadi prioritas utama.

Namun, bagaimana RUU ini akhirnya akan disahkan dan menjadi undang-undang, masih harus kita tunggu.