Media Workshop dari BPJS Kesehatan: Potret Satu Dekade Perjalanan Membangun Indonesia Sehat

JATENG.AKURAT.CO, BPJS Kesehatan menyelenggarakan Media Workshop bertajuk "Potret Satu Dekade Perjalanan Membangun Indonesia Sehat dan Menjaga Keberlangsungan Program JKN pada Pemerintahan Baru," yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk jurnalis, praktisi kesehatan, dan pejabat pemerintahan.

Acara ini digelar pada Rabu (25/9) dan dipimpin langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, yang menegaskan pencapaian penting selama 10 tahun penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ghufron Mukti mengungkapkan bahwa sejak diluncurkannya Program JKN pada tahun 2014, jumlah peserta terus mengalami peningkatan signifikan.

"Per 1 September 2024, lebih dari 277 juta jiwa atau 98,67 persen penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN. Capaian ini sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia dalam satu dekade. Jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Korea Selatan, yang memerlukan 12 tahun untuk mencapai UHC, ini adalah pencapaian yang luar biasa," ujarnya.

Penguatan Kemitraan dan Layanan Kesehatan

Dalam menjaga keberlanjutan Program JKN, Ghufron menekankan pentingnya kemitraan strategis dengan berbagai fasilitas kesehatan.

Saat ini, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.294 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 3.140 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).

Selain itu, BPJS Kesehatan terus memperluas jangkauan layanan di wilayah-wilayah yang tergolong Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) seperti di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Ghufron juga menyoroti peningkatan signifikan dalam pemanfaatan layanan JKN. "Pada tahun 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan layanan per tahun.

Jumlah ini meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan per tahun pada 2023, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan setiap harinya.

Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya dan memanfaatkan akses kesehatan yang disediakan oleh JKN," jelasnya.

Inovasi Teknologi dan Transformasi Layanan

Seiring dengan perkembangan teknologi, BPJS Kesehatan terus mengoptimalkan layanan melalui berbagai inovasi digital.

Salah satu inovasi penting adalah aplikasi Mobile JKN, yang memungkinkan peserta untuk mengambil antrean online, mengubah data pribadi, hingga mencari informasi terkait layanan kesehatan.

"Inovasi ini sejalan dengan upaya kami dalam meningkatkan mutu layanan, dengan memberikan akses kesehatan yang mudah, cepat, dan setara bagi seluruh peserta JKN," ujar Ghufron.

Keberhasilan Program JKN juga menarik minat negara lain untuk mempelajari sistem jaminan kesehatan Indonesia.

Negara-negara seperti Inggris, Korea Selatan, dan Malaysia, serta organisasi internasional seperti World Bank dan International Social Security Association (ISSA), menjadikan BPJS Kesehatan sebagai model dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan global.

Pada Maret 2024, ISSA bahkan akan menggelar The 17th ISSA International Conference on ICT in Social Security di Bali, dengan BPJS Kesehatan sebagai tuan rumah.

Menjaga Keberlanjutan Program JKN di Pemerintahan Baru

Menghadapi pemerintahan baru, BPJS Kesehatan telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan Program JKN.

Ghufron menyebut penguatan cadangan dana JKN melalui pengelolaan aset dan likuiditas yang lebih optimal sebagai salah satu kunci utama.

Kerja sama yang erat dengan pemerintah juga akan menjadi pilar penting dalam mendukung kesinambungan Program JKN.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi BPJS Kesehatan adalah meningkatnya kasus penyakit berbiaya tinggi, seperti hipertensi, diabetes, dan kanker, yang pada tahun 2023 mencapai angka Rp34,7 triliun.

"Untuk mengatasi hal ini, kami gencar menyosialisasikan skrining kesehatan dini dan mengelola penyakit kronis melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), yang menyediakan layanan khusus bagi penderita diabetes dan hipertensi," terang Ghufron.

Dukungan Pemerintah dan Pemangku Kepentingan

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa pencapaian UHC melalui Program JKN di Indonesia terbilang sangat cepat, bahkan jika dibandingkan dengan negara maju.

Menyambut pemerintahan baru, Hasan menegaskan bahwa Program JKN akan tetap menjadi prioritas.

"Kesehatan adalah hak setiap warga negara, dan pemerintahan baru nantinya akan berkomitmen untuk terus meneruskan Program JKN sebagai program strategis negara," ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, juga menyampaikan apresiasi terhadap BPJS Kesehatan, yang tidak hanya berperan dalam sektor kesehatan tetapi juga sebagai bagian penting dalam transformasi ekonomi bangsa.

"Dengan semakin besarnya cakupan kepesertaan JKN, kita harus memastikan bahwa kualitas layanan kesehatan di seluruh fasilitas tetap optimal," kata Emanuel.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Nunung Nuryartono, menekankan pentingnya penguatan tata kelola Program JKN untuk menjaga keberlanjutan dan efektivitas program di masa depan.

Sementara itu, Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar, menyatakan bahwa kolaborasi dengan pemangku kepentingan sangat penting untuk mendukung kesinambungan Program JKN dan optimalisasi layanan.

Dengan berbagai strategi dan kerja sama lintas sektoral, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus menjaga keberlanjutan Program JKN, demi tercapainya Indonesia yang sehat dan sejahtera di bawah pemerintahan yang baru.***