Starlink "Berbahaya" bagi Indonesia: Ancaman bagi Kedaulatan Nasional, Bisa Mematikan Industri Internet Dalam Negeri

AKURAT.CO, Starlink, perusahaan satelit milik Elon Musk, dianggap berbahaya bagi Indonesia.

"Saya tidak setuju Starlink diizinkan beroperasi di Indonesia. Starlink tidak hanya berpotensi membangkrutkan perusahaan nasional di bidang telekomunikasi dan internet service provider, seperti Telkom Group, Indosat, dan lainnya, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh kekuatan separatisme seperti KKB/OPM untuk komunikasi mereka tanpa terdeteksi oleh negara atau pemerintah Indonesia. Starlink berpotensi mengoyak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tulis Henry Subiakto, Dosen Unair dalam akun x pribadinya. 

Perbedaan Starlink dengan Satelit Konvensional

Starlink memiliki perbedaan signifikan dibandingkan satelit biasa seperti Palapa, Satria, Kacific, Telkom 1, dan satelit-satelit lainnya milik Eropa maupun AS di luar Starlink. Starlink adalah satelit Low Earth Orbit (LEO) yang beroperasi dengan ketinggian sekitar 340 hingga 1.200 km di atas permukaan bumi.

Baca Juga: Kick-Off 21 Mei: Berikut Jadwal Lengkap Pertandingan 16 Besar Liga 3 Nasional

Satelit Starlink berukuran kecil dan jumlahnya ribuan, dirancang untuk bekerja secara sinkron menyediakan layanan internet. Mereka seolah seperti BTS terbang.

Sebaliknya, satelit komunikasi konvensional ditempatkan di orbit geostasioner (GEO) sekitar 35.786 km di atas khatulistiwa bumi, berada di satu titik relatif tetap dari permukaan bumi. Untuk bisa melayani publik, dibutuhkan perangkat stasiun bumi.

Setiap satelit Starlink beratnya sekitar 260 kg. Satelit GEO lebih besar dan mahal karena teknologi dan perlengkapan yang lebih kompleks, dengan kebutuhan bertahan di orbit yang lebih tinggi.

Starlink menggunakan teknologi phased-array untuk antena, yang memungkinkan satelit mengarahkan sinyal tanpa harus memindahkan satelit itu sendiri. Sistem ini dirancang untuk latency rendah dan kecepatan tinggi. Alat penangkap sinyal satelit hanya menggunakan antena kecil dan alat seukuran laptop besar yang bisa dipindah-pindahkan.

Baca Juga: Berikut 4 Stadion untuk Babak 16 Besar Liga 3 Nasional 2023/2024

Sementara itu, satelit GEO harus menggunakan antena besar yang tetap untuk komunikasi berkapasitas tinggi. Karena itu, satelit konvensional membutuhkan mitra untuk mendistribusikan layanannya ke masyarakat, yaitu perusahaan operator seluler dan ISP. Beda dengan Starlink yang tidak membutuhkan mitra.

Mereka bisa melayani langsung ke publik tanpa pihak ketiga. Masuknya Starlink bisa jadi awal kematian perusahaan-perusahaan nasional di bidang internet, seluler, dan satelit.

Ancaman Starlink Terhadap Kedaulatan Digital

Starlink bukan sekedar perusahaan perangkat dan layanan satelit semata, tetapi juga berfungsi sebagai perusahaan internet service provider, bahkan bisa berfungsi sebagai platform digital, mengingat Elon Musk juga memiliki perusahaan X (dulu Twitter) yang sekarang tidak sekedar media sosial tetapi juga mengarah menjadi platform media komunikasi.

Ini bahayanya. Perusahaan Starlink, trafik, dan kontennya berada di luar jangkauan yurisdiksi, kedaulatan digital, dan kewenangan hukum nasional. Selain itu, bisa dimanfaatkan untuk melawan kedaulatan negara dan mengancam keamanan nasional.

Sebagai perusahaan AS, Starlink dilindungi oleh US Cloud Act 2018. Data yang mereka kumpulkan atau berada di perusahaan itu tidak boleh diakses negara lain (termasuk Indonesia), tetapi harus terbuka pada pemerintah dan penegak hukum AS. Persoalannya, apakah Starlink mau tunduk pada hukum di Indonesia atau hukum AS?

Jika mereka melayani Papua atau daerah konflik lain, datanya bisa diakses intelijen dan pemerintah AS untuk kepentingan politik mereka.

Sebaliknya, data-data itu tidak bisa diakses pemerintah Indonesia. Inilah mengapa Starlink berbahaya bagi NKRI, terutama saat melayani wilayah pegunungan dan pedalaman Papua.

Contoh Kasus Ukraina dan Potensi Bahaya di Indonesia

Seperti yang terjadi di Ukraina, Starlink digunakan tentara Ukraina untuk melawan Rusia. Rusia kewalahan karena pergerakan pasukannya bisa terpantau oleh tentara Ukraina.

Lalu, apa jadinya jika OPM/KKB juga menggunakan fasilitas Starlink? Terlebih jika gerakan itu didukung asing, siapa yang akan bertanggung jawab jika menjadi semakin besar, canggih, dan mampu melawan TNI/Polri atau kekuatan negara?

Baca Juga: Berikut Drawing Grup Babak 16 Besar Liga 3 Putaran Nasional 2023/2024, Perebutkan Enam Tiket Promosi ke Liga 2

Bagi rakyat kecil, mereka hanya tahu internet murah dan tersedia di pelosok pasti didukung. Namun, bagaimana dengan konsekuensinya? Itu yang harus dipikirkan.

Agak mendingan jika Elon Musk bersedia setuju dan komitmen tunduk pada undang-undang Indonesia. Lalu, wilayah layanan tidak mencakup wilayah rawan seperti Papua? Apakah Elon Musk mau? Silahkan ditanyakan pada mereka!

Dengan semua potensi risiko yang ada, Indonesia harus berhati-hati dalam memberikan izin operasi kepada Starlink.

Pemerintah harus memastikan bahwa kedaulatan dan keamanan nasional tetap terjaga tanpa terpengaruh oleh perusahaan asing, bahkan jika itu milik Elon Musk sekalipun.