FPKB Minta Penjelasan Pemkot Semarang Asal Anggaran RAPBD Perubahan 2023

AKURAT.CO, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FPKB) Kota Semarang, H M Sodri meminta penjelasan RAPBD Perubahan Pemerintah Kota Semarang yang lebih dari setengah triliun (500 miliar) itu dari mana saja.

"Apakah dominan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), atau dari sumber lain," ujarnya saat diwawancara di kantornya pada Rabu (27/9/2023).

Seperti data yang telah disosialisasikan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Pemkot Semarang Tahun 2023 dirancang sebesar 5,7 Tujuh Triliun rupiah. Ada penambahan sebanyak Tujuh Ratus Miliar dibanding APBD murni 2023 yang berjumlah 4,9 triliun.

Baca Juga: Polda Jateng Bongkar Kasus Korupsi DP4, Satu Tersangka Masih Buron

Sementara pendapatan daerah dalam Raperda APBD Perubahan 2023 ini direncanakan sebesar 5,4 triliun rupiah. Ada penambahan sebanyak Enam Ratus Miliar dari APBD murni 2023 yang berjumlah 4,8 triliun.

Besarnya RAPBD Perubahan dibanding RAPBD terdahulu inilah yang menurut Sodri harus dijelaskan dari mana aaalnya. Karena menurut Sodri ada lompatan drastis dan sangat menakjubkan.

"Kenapa menakjubkan? Karena dalam dua RAPBD sebelumnya, Pendapatan Daerah ditarget turun," tanya Sekretaris Komisi A DPRD Kota Semarang itu.

Baca Juga: Tekan Harga Beras, Disdag Kota Semarang Akan Lakukan Oprasi Pasar

Menurut FPKB, pendapatan daerah yang ditargetkan turun yakni RAPBD 2023 yang 4,8 triliun ditargetkan menurun 400 Miliar dari target pendapatan daerah tahun 2022 yang dirancang sebanyak 5,2 triliun.

Kemudian yang ditargetkan turun pula adalah rencana pendapatan daerah dalam RAPBD Perubahan tahun 2022 sebesar 5 triliun menurun 200 Miliar dari APBD 2022 murni yang punya target pendapatan 5,2 triliun.

"Kita tahu, dua kali RAPBD terdapat penurunan pendapatan, sedangkan di RAPBD 2023 Perubahan sekarang ini ada penambahan sangat besar. Ini sungguh membuat takjub kita semua," tuturnya.

Baca Juga: Sumarni Menangis Saat Menerima Bantuan Rehab Rumah dari Pemkot Semarang

Sebenarnya Sodri mengatakan perlu menayukuri penambahan rencana pendapatan sebanyak Enam Ratus Miliar. Menurutnya ini kabar gembira. Namun perlu lebih rinci, dari manakah sumber penambahan sebanyak itu.

Karena penambahan rencana pendapatan ternyata juga diiringi penambahan rencana belanja. Dalam RAPB Perubahan Tahun 2023 ini, ada penambahan rencana Belanja Daerah sebanyak Tujuh Ratus Miliar, yakni belanja tahun 2022 sebanyak 4,9 triliun menjadi 5,7 triliun.

"Rencana belanja ini melebihi rencana pendapatan. Selisihnya sekira Seratus Miliar.
Ini perlu diberi penjelasan yang memuaskan, apa saja penambahan belanja sebesar itu yang prioritas untuk rakyat?," tukas Sekretaris FPKB Kota Semarang, Gumilang Febriyansyah.

Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang itu mengatakan pendapatan terbesar dalam RAPBD Perubahan Tahun 2023 ini diperoleh dari Pajak Daerah, yaitu 2,2 triliun.

Baca Juga: DPRD dan Pemkot Semarang Sepakati APBD Perubahan 2023

"Ada peningkatan sebanyak 10 miliar dari sebelumnya 2,19 triliun," ujar Febri, sapaan akrabnya.

Namun jelas menurut Febri, penambahan 10 miliar sangat sedikit. Jika diprosentase hanya 0,46 persen saja. Padahal Pemerintah Kota Semarang telah menelurkan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak. Termasuk terobosan berbasis teknologi. Ada aneka program pelayanan untuk wajib pajak dengan pola Smart City. Ada pula pemberian hadiah bagi pembayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Sudah ada anggaran sangat besar untuk membayar insentif pemungut pajak. Lantas mengapa penambahan pendapatan dari sektor pajak hanya sedikit sekali," ujar Febri mempertanyakan.

Dalam pandangan umum rapat paripurna pengesahaan RAPBD Perubahan Pemkot Semarang tahun 2023, FPKB berpendapat Belanja Daerah dalam RAPB Perubahan Tahun 2023 ini masih tidak berubah dari pola APBD di masa sebelumnya. Yaitu porsi belanja operasi jauh lebih banyak daripada belanja modal.

"Itu artinya, belanja untuk membayar biaya rutin dan belanja pegawai, jauh lebih besar dari belanja pembangunan yang jelas berguna untuk rakyat," tukas Febri.

FPKB DPRD Kota Semarang merangkum RAPBD dengan menyoroti belanja oprasional sebanyak 4,4 triliun. Angka itu bertambah 500 miliar dibanding belanja di APBD murni 2023 sebesar 3,9 triliun.

"Sedangkan Belanja Modal hanya 1,2 triliun. Cuma meningkat sedikit dari APBD murni yang 900 miliar. Penambahannya cuma 220 milar. Gak sampai separo dari penambahan belanja operasional," ujar Febri.

Dalam data, belanja oprasional mencapai 78,67 persen dari total RAPBD. Berbanding terbalik dengan belanja pembangunan yang hanya 21,14 persen.

"Sangat njomplang," tegas Febri.

"Belanja pembangunan ini bahkan lebih sedikit dari pada APBD murni 2023 yang berkisar 21,79 persen," tambah Febri.

"Maka perlu dipertanyakan, Mengapa belanja operasi ditambah dan besar sekali? Sedangkan yang mestinya ditambah dan terus diperbanyak adalah belanja modal?," urainya

Di akhir, Ketua Fraksi PKB HM Sodri mendorong Pemkot Semarang mengalokasikan anggaran untuk Pondok Pesantren. Baik dalam bidang pendidikan, anggaran kegiatan pesantren, maupun anggaran pembangunan pesantren. Termasuk sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan UU 18/2019 tentang Pondok Pesantren dan Perpes 82/2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

"Fraksi PKB meminta Pemerintah Kota Semarang memastikan dalam RAPBD Perubahan tahun 2023 ini ada anggaran untuk pesantren. Anggaran tersebut dimasukkan dalam berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jangan hanya di pos bantuan sosial atau Kesra," tutur Sodri.

Sodri menuturkan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga ada dana untuk kegiatan pekan olahraga santri. Di Dinas Koperasi dan UMKM ada pelatihan wirausaha untuk santri. Di Dinas Pertanian ada agrobisnis pondok pesantren. Di Dinas Pekerjaan Umum ada anggaran pembangunan atau renovasi pesantren, dan sebagainya dan seterusnya.

Langkah berikutnya, ungkap Sodri, perlu ada anggaran untuk Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Pesantren di Kota Semarang.

"Kami harapkan Rancangan Perda ini bisa disusun tahun 2023, kemudian lembaga DPRD memasukkan dalam Badan Pemberntukan Peraturan Daerah (Bapemperda)," tutupnya.