Tinjauan Kondisi Sektor Jasa Keuangan di Jateng, per Desember 2023 DPK Sentuh Rp370,79 Triliun Penyaluran Kredit Rp375,09 Trilliun

AKURAT.CO, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa kondisi sektor jasa keuangan di wilayah tersebut hingga Desember 2023 menunjukkan stabilitas yang solid, didukung oleh pertumbuhan positif dan likuiditas yang memadai.

Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Sumarjono, mengungkapkan bahwa kinerja perbankan, serta sektor keuangan non-bank lainnya, telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Menurut Sumarjono, aset perbankan di Jawa Tengah pada bulan Desember 2023 mencapai Rp619,11 triliun, menandai pertumbuhan sebesar 10,10 persen year-over-year (yoy).

Baca Juga: OJK Cabut Izin Usaha Perumda BPR Bank Purworejo, Dana Nasabah Dijamin LPS Sesuai Ketentuan Berlaku

Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) perbankan di wilayah ini tumbuh sebesar 5,14 persen yoy, mencapai Rp370,79 triliun.

Penyaluran kredit oleh bank umum di Jawa Tengah juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,43 persen yoy, mencapai Rp375,09 triliun.

Pada sektor Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB), Sumarjono mencatat bahwa jumlah penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending yang berizin OJK di Jawa Tengah hingga Desember 2023 mencapai 101 penyelenggara.

Angka tersebut, terdiri dari 94 penyelenggara dengan sistem konvensional dan 7 penyelenggara dengan sistem syariah.

Pertumbuhan positif juga terlihat dalam sektor ini, dengan outstanding pinjaman mencapai Rp4,65 triliun, meningkat sebesar 26,7 persen yoy.

Meskipun demikian, risiko kredit tetap terjaga dengan rasio Tingkat Wan Prestasi (TWP 90) sebesar 2,74 persen.

Di sisi lain, sektor perusahaan pembiayaan dan modal ventura mengalami kontraksi. Perusahaan pembiayaan mengalami kontraksi sebesar 0,72 persen yoy, dengan Non-Performing Financing (NPF) gross sebesar 2,66 persen.

Sementara itu, perusahaan modal ventura mengalami kontraksi sebesar 17,99 persen yoy, dengan nilai pembiayaan mencapai Rp1,14 triliun.

Tidak hanya sektor keuangan konvensional, tetapi juga sektor asuransi dan lembaga keuangan mikro (LKM) menunjukkan perkembangan yang positif.

Aset Dana Pensiun tumbuh sebesar 8,78 persen yoy, mencapai Rp6,43 triliun, sementara investasi tumbuh sebesar 8,23 persen yoy, mencapai Rp6,41 miliar.

Premi asuransi di Jawa Tengah juga tumbuh sebesar 1,41 persen yoy, mencapai Rp4.790 miliar, dengan klaim yang juga mengalami pertumbuhan sebesar 1,41 persen yoy, mencapai Rp3.908 miliar.

LKM di Jawa Tengah juga menunjukkan keberhasilan dengan total aset mencapai Rp634,44 miliar, menyumbang sebesar 42,41 persen terhadap total aset LKM nasional.

Di sektor pasar modal, transaksi didominasi oleh investor individu, dengan jumlah SID Saham yang meningkat sebesar 19,62 persen yoy, mencapai 617.651 investor pada Desember 2023.

SID Reksadana juga mengalami kenaikan sebesar 17,42 persen yoy, mencapai 1.348.976 investor, sementara SID SBN tumbuh 22,10 persen atau mencapai 81.606 investor.

Sumarjono juga mengungkapkan bahwa selama tahun 2023, OJK Provinsi Jawa Tengah menerima 1.166 pengaduan dan permintaan informasi melalui surat dan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).

Mayoritas pengaduan berasal dari sektor perbankan, diikuti oleh sektor pembiayaan, asuransi, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dalam upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat, OJK Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 127 kegiatan edukasi keuangan yang mencakup lebih dari 32.000 peserta dari berbagai kalangan.

Selain itu, OJK juga menyediakan "Kafe Literasi" dan "Mini Galeri Sejarah Gedung Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah" sebagai sarana bagi masyarakat untuk belajar dan berbagi pengetahuan tentang keuangan.

Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jawa Tengah juga mencatat pencapaian yang positif. Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar Rp56,62 miliar kepada 4.437 debitur sejak Januari 2023.

Melalui langkah-langkah ini, OJK Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan sektor keuangan di wilayah tersebut, serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

***