Menebar Jala di Tengah Lautan, Subsidi BBM Tepat Sasaran, Kunci Nelayan Raih Kesejahteraan

 

AKURAT.CO, Bermodal selembar kertas ber-barcode, Ba’asor mendatangi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB) 47.511.05 Jasa Mina Kawasan PPNP, Krapyak Lor, Kecamatan Pekalongan Utara Jawa Tengah.

Tujuannya satu, hendak membeli solar bersubsidi, yang akan digunakan sebagai bahan bakar minyak (BBM) perahu miliknya.

Petugas SPBB yang melihat kedatangan konsumen pun segera melayani.

Selembar kertas ber-barcode yang dibawa Ba’asor pun kemudian dipindai menggunakan tablet miliknya.

Dari tablet tersebut muncul data dari konsumen tersebut, termasuk berapa jumlah solar bersubsidi yang bisa dia terima.

"Saya hanya bisa membeli 60 liter Solar bersubsidi. Ini sesuai dengan hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh syahbandar," papar Ba’asor, memulai obrolan pada sore itu.

Dia pun bercerita untuk mendapatkan kuota Solar Bersubsidi tersebut, dirinya mendatangi kantor syahbandar setempat, dengan membawa persyaratan yang diperlukan.

"Nanti Syahbandar yang mengeluarkan surat rekomendasi, berapa jumlah solar bersubsidi yang bisa saya beli. Surat rekomendasi ini berlaku seminggu, jadi saya nanti saya mengurus lagi. Mudah mengurusnya dan semuanya gratis, tidak ditarik bayaran," terangnya.

Surat Rekomendasi

Surat rekomendasi yang dipaparkan Ba'asor tersebut merupakan bagian dari Program Subsidi Tepat untuk Nelayan yang diterapkan oleh Pertamina, untuk memudahkan nelayan kecil di Tanah Air, untuk mendapatkan solar bersubsidi.

Surat rekomendasi pembelian solar bersubsidi tersebut ditetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat, setelah mendapatkan data nelayan terkait per nama dan alamat.

Berdasarkan rekomendasi yang ditetapkan DKP setempat, dirinya mendapat jatah pembelian solar subsidi seharga Rp 6.800/liter sebanyak 60 liter per hari.

"60 liter ini cukup untuk melaut sehari, berangkat melaut sekitar pukul 5 sore, kemudian baru pulang pas subuh," terangnya.

Jika tidak ingin melaut lebih lama, Ba’asor mengaku menunggu dua hari agar jumlah BBM bersubsidi yang didapatnya bisa lebih banyak.

"Jatah per hari 60 liter, biar tidak bolak balik biasanya, saya menunggu dua hari baru melaut, dengan modal 120 liter solar bersubsidi, saya bisa berangkat malam hari baru kemudian besok sore baru pulang. Hasil tangkapan lebih banyak karena mencari ikannya bisa lebih jauh dan lebih lama," papar nelayan berusia 34 tahun ini.

Ikan dan hewan laut hasil tangkapannya tersebut kemudian dijual di tempat pelelangan ikan (TPI) setempat.

"Rata - rata per sekali melaut dapat Rp 600 ribu - Rp 1,3 juta. Biasanya tergantung musim ikannya," terangnya.

Penghasilan itu kemudian disisihkan sebagian untuk pembelian solar.

Menurut Ba'asor, hasil ia melaut sejauh ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama istri dan dua anaknya.

"Alhamdulillah nutup, hasilnya bisa buat makan,” tambahnya.

Dirinya pun mengaku jika pengeluaran terbesar untuk melaut berasal dari kebutuhan BBM.

"Untungnya sekarang ini solar masih disubsidi, jadi kita nelayan kecil juga terlalu terbebani dengan harga BBM. Coba kalau misalnya tidak ada subsidi, wah saya bisa berhenti melaut," terangnya lagi.

Apa yang disampaikan Ba'asor bukan sekedar isapan jempol.

Saat ini harga solar non subsidi Rp 13.700/liter, dua kali lipat dari harga solar bersubsidi.

"Memang kalau sekarang ini untuk membeli solar bersubsidi dibatasi sesuai dengan kuota, saya kira ini tidak masalah, mungkin pemerintah ingin agar semua bisa kebagian, merata bisa dapat semua nelayan," tandasnya.

Hal senada disampaikan Eko Purnomo, yang juga nelayan di wilayah Pekalongan Jawa Tengah.

Ditemui usai menambatkan perahu miliknya, tepat di sebelah SPBB 47.511.05 Jasa Mina Kawasan PPNP, Krapyak Lor, Kecamatan Pekalongan Utara, yang jaraknya hanya berbataskan tanggul di bibir pantai, pria 39 tahun ini bercerita panjang lebar soal manfaat Program Subsidi Tepat.

Diakuinya semenjak ada program tersebut, dirinya lebih mudah mendapatkan solar bersubsidi, utamanya dengan harga yang sesuai.

"Dulu kita sulit mendapat solar bersubsidi karena rebutan, padahal kita sebagai nelayan, solar menjadi kebutuhan penting untuk BBM kapal. Namun sekarang sudah berbeda, karena sudah ada kuota masing-masing per kapal jadi lebih mudah dan pasti dapat," terangnya.

Eko mengatakan, kemudahan mendapat subsidi solar selama ini sangat membantu di tengah penghasilan nelayan yang tidak menentu.

Seperti saat hasil tangkapan sedang minim seperti sekarang ini, ia masih mantap menebar jala karena biaya operasional masih bisa ditutup.

“Alhamdulillah, nutup. Cuma nelayan kecil seperti saya ini kan tergantung cuaca. Kalau cuaca buruk, tidak berangkat, kalau cuaca enak (baik) berangkat. Kalau satu malam ramai, (penghasilan) Rp 1 juta dapat, terkadang bisa sampai Rp 2 juta. Kalau sepi paling dapat Rp 300 ribu. Rp 300 ribu itu misal buat beli solar Rp 200 ribu, saya dapat Rp 100 ribu,” ujar Eko.

Upaya Pemerataan

Warga Panjang Baru, Pekalongan Utara Jawa Tengah ini pun tidak keberatan dengan adanya kuota BBM bersubsidi, yang diterapkan pemerintah.

"Ini untuk pemerataan, disesuaikan dengan kebutuhan per kapal. Seperti saya, mendapat kuota 60 liter per hari. Ini cukup untuk kebutuhan kapal saat sekali melaut," urainya.

Dirinya pun mengaku senang sistem pembelian BBM bersubsidi untuk nelayan yang saat ini diterapkan.

"Semua sudah diatur, datanya jelas, jadi saya datang cukup menunjukkan surat rekomendasi dari Syahbandar, kemudian di scan petugas SPBB. Nanti langsung dilayani," urainya.

Kepastian layanan Subsidi Tetap Sasaran tersebut juga ditegaskan Manager SPBB 47.511.05 Jasa Mina, Indah Wahyu.

"Nelayan yang kita layani untuk pembelian BBM bersubsidi ini, hanya mereka yang sudah terdaftar di DKP setempat. Hal ini dibuktikan dengan surat rekomendasi yang selalu dibawa, saat akan membeli BBM bersubsidi," terangnya.

Setiap pembelian BBM juga akan termonitor dari sistem pengawasan yang diterapkan, sehingga setiap hari diketahui jumlah BBM yang sudah dijual kepada masyarakat, termasuk BBM bersubsidi.

"Kita cocokan antara jumlah BBM bersubsidi yang sudah terjual dengan data yang masuk. Jadi jika terjadi penyalahgunaan, pasti ketahuan. Alhamdulillah selama ini, di SPBB 47.511.05 Jasa Mina belum pernah ditemukan adanya penyalahgunaan, karena memang kita awasi," tandasnya.

Tidak hanya itu, setiap pembelian BBM bersubsidi juga dipastikan dilayani menggunakan aplikasi Full QR Code, yang sudah diterapkan Pertamina.

"Jadi konsumen datang, menunjukkan surat rekomendasi yang mereka miliki, didalamnya ada barcode yang kemudian di scan oleh petugas. Dari hasil scan ini, akan muncul data pembeli termasuk jumlah BBM yang bisa mereka beli," terangnya.

Berdasarkan aturan, kapal yang bisa membeli BBM bersubsidi hanya yang memiliki kapal ukuran dibawah 30 gross ton (GT), diatas itu mereka wajib menggunakan BBM non-subsidi.

“Untuk jumlah pembelian BBM bersubsidi, setiap kapal sudah ada rekomendasi dari DKP. Jadi jumlahnya berbeda-beda, ada yang 30 liter, sampai 20 ton per kapal per hari. Jika mereka ingin membeli lebih dari kuota yang diberikan, tetap kita layani, namun kelebihannya kita penuhi dengan solar non-subsidi," tandasnya.

Termasuk juga bagi kapal dengan berat diatas 30 GT, hanya dilayani untuk pembelian BBM solar non-subsidi.

Upaya Pertamina, dalam pemenuhan BBM bersubsidi tepat sasaran bagi nelayan juga dilakukan dengan menggandeng stakeholder lainnya.

Salah satunya, melalui program Solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan, yang merupakan program bersama Kementerian Koperasi UKM, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kolaborasi Bersama

Kolaborasi ini diwujudkan dalam program Solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan, agar nelayan dapat mendapat bahan bakar minyak (BBM) secara lebih terjangkau dan tepat sasaran bagi nelayan yang membutuhkan sesuai dengan per nama dan alamat dengan pembentukan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBUN).

Program Solusi Nelayan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membantu mensejahterakan nelayan, dengan cara menyalurkan BBM bersubsidi secara tepat dengan harga normal.

Pada masa lalu, para nelayan kerap mendapatkan BBM dari para tengkulak dengan harga yang lebih mahal, sehingga cukup membebani biaya produksi.

Dengan membeli BBM bersubsidi melalui SPBUN atau SPBB ini maka biaya produksi nelayan bisa terpangkas hingga 30 persen.

"Melalui beragam program ini, diharapkan penyaluran BBM bersubsidi dapat lebih termonitor dan mencegah kecurangan atau penyalahgunaan di lapangan, sehingga BBM bersubsidi tersalurkan bagi masyarakat yang memang berhak dan tepat sasaran," papar Senior Supervisor Communication and Relations Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (RJBT) Marthia Mulia Asri.

Disebutkan, saat ini di Jawa Tengah ada sebanyak 15 SPBB yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk di Pekalongan dan Pemalang.

Pengawasan BBM Subsidi

Ditemui secara terpisah, upaya pemerintah melalui Pertamina dalam program Subsidi Tepat dengan penerapan QR Code dalam pembelian BBM bersubsidi, termasuk solar bagi para nelayan, mendapat dukungan dari Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah, Abdun Mufid.

Dipaparkan jika penerapan QR Code secara tegas untuk pembelian solar subsidi saat ini, sudah sangat tepat.

Apalagi, pemerintah telah memiliki aturan terkait dengan siapa saja yang berhak menggunakan solar subsidi, termasuk hanya berlaku bagi para nelayan dengan kapal dibawah 30 GT.

"Solar ini jenis BBM yang banyak dicari, tidak hanya pengguna kendaraan bermotor, namun juga nelayan hingga kalangan industri, sementara pemerintah sudah menetapkan adanya solar bersubsidi dan non-subsidi yang peruntukannya masing-masing sudah diatur,” terangnya.

Sebagai komoditas yang 'seksi', solar menjadi banyak incaran oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk diselewengkan.

Berdasarkan data Pertamina Patra Niaga, sepanjang awal tahun hingga Oktober 2023, setidaknya volume penyalahgunaan BBM subsidi yang ditangani pihak kepolisian sudah mencapai 199.250 liter.

Dari total volume yang diduga diselewengkan tersebut, sebanyak 90 persen merupakan BBM Biosolar bersubsidi.

 

Melihat data ini, Abdun Mufid pun mendorong agar pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran agar terus dioptimalkan, mengingat anggaran subsidi untuk BBM saat ini sudah sangat besar.

Dengan begitu, diperlukan pengawasan dan ketegasan agar benar – benarBBM bersubsidi tepat sasaran untuk yang berhak.

“Beban anggaran APBN untuk subsidi BBM saat ini sudah sangat besar, sehingga pemanfaatannya harus benar-benar tepat sasaran, by name by address, sesuai nama dan alamat, sehingga tidak ada lagi penyelewengan, khususnya solar bersubsidi," tandasnya.

Pengawasan tidak hanya dilakukan secara monitoring di lapangan, namun juga melalui sistem pengawasan yang terpadu.

Termasuk dengan penggunaan QR code atau barcode dalam pengawasan pembelian solar bersubsidi.

Apresiasi Nelayan

Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)  Jawa Tengah Slamet Ari Nugroho, dalam kesempatan berbeda juga menegaskan pentingnya pengawasan dan penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran, khususnya bagi nelayan.

Apalagi berdasarkan data hasil survei yang dilakukan KNTI pada 2020 dan 2021, ditemukan sebanyak 82,8% nelayan kecil tidak memiliki akses terhadap BBM bersubsidi.

Survei tersebut dilakukan bersama Koalisi KUSUKA Nelayan yang terdiri dari International Budget Partnership (IBP Indonesia), Perkumpulan Inisiatif, Seknas FITRA dan Kota Kita, yang dilakukan di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota di Indonesia.

"Kami berharap akses para nelayan untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh BBM bersubsidi, khususnya solar ini, bisa terus dijaga," terangnya.

Ditegaskan jika ketersediaan BBM sangat vital bagi kelangsungan hidup para nelayan dalam mencari penghasilan di laut.

"Beragam upaya yang sudah dilakukan pemerintah saat ini, termasuk dalam upaya penerapan penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran patut kita apresiasi. Meski demikian, kami juga mengingatkan agar pengawasan tetap dilakukan agar tidak terjadi kebocoran," tandasnya.

Disisi lain, pihaknya juga mendorong agar ada pengikatan kuota bbm bersubsidi bagi nelayan, dengan harapan para nelayan tetap terjaga kesejahteraannya.

Peran Pengawasan Bersama Masyarakat

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, tercatat kebutuhan BBM solar bersubsidi bagi nelayan di Indonesia pada 2023, mencapai 3,4 juta kiloliter.

Jumlah angka fantastis, yang perlu dijaga dan diawasi agar penggunaannya tepat sasaran dan tidak mengalami kebocoran.

Pengawasan ini tidak hanya bisa dilakukan sendiri-sendiri, namun juga oleh semua pihak. Termasuk peran serta masyarakat, dalam membantu mengawasi dan memonitor agar distribusi hingga pemanfaatan BBM bersubsidi bisa tepat sasaran dan memberikan manfaat yang besar bagi para penerimanya.

***