Pemprov Jawa Tengah dan IPDN Berkolaborasi untuk Program Pembangunan Daerah

Penandatanganan kerja sama ini dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, dan Rektor IPDN, Hadi Prabowo, pada Selasa, 15 Januari 2024, di Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Kerja sama ini diawali dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja antara Pemprov Jateng dan IPDN.

Baca Juga: Netizen Indonesia Hingga Guyon Waton Silahturahmi ke Akun Instagram AFC Menyusul Kontroversi Gol Kedua Irak di Piala Asia

Kesepakatan ini mencakup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang melibatkan pengembangan sumber daya manusia aparatur, penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penyediaan bantuan tenaga pendidik/tenaga ahli/tenaga praktisi.

Kerja sama ini direncanakan berlangsung selama lima tahun. Pj Gubernur Nana menyatakan bahwa mahasiswa IPDN dapat membantu akselerasi kinerja program pemerintah di Jawa Tengah, termasuk program prioritas pemerintah pusat.

Mereka akan memberikan kontribusi dalam penanganan isu-isu seperti inflasi, kemiskinan, stunting, serta pajak dan pendapatan daerah.

"Praja IPDN juga bisa membantu akselerasi kinerja program pemerintah, termasuk program prioritas pemerintah pusat di Jawa Tengah. Antara lain masalah inflasi, kemiskinan, stunting, hingga pajak dan pendapatan daerah," ujar Pj Gubernur Nana.

Rektor IPDN, Hadi Prabowo, menegaskan bahwa kerja sama ini akan dijadikan sebagai pilot project untuk provinsi-provinsi lain.

"Ada beberapa hal yang bisa kita bantukan. Saya juga pernah tugas di sini (Pemprov Jateng),  sehingga kita paham saat  memberikan arahan kepada praja,” kata Hadi.

Pemilihan Jawa Tengah sebagai lokasi kerja sama dipengaruhi oleh dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang baik. IPDN, sebagai lembaga pendidikan, dapat memberikan kontribusi berupa sumber daya untuk penelitian dan pengabdian masyarakat, yang mendukung pencapaian kinerja Pemprov Jawa Tengah.

Sebagai bagian dari kerja sama, Praja IPDN akan melaksanakan Bhakti Karya Praja atau kuliah kerja nyata (KKN) di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.

Kegiatan ini, yang akan dimulai pada 5 Agustus 2024, melibatkan 1.116 Praja yang akan tersebar di 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Jateng.

Fokus utama kegiatan ini adalah peningkatan pendapatan asli daerah melalui penarikan pajak kendaraan.