AKURAT.CO Wali Kota Semarang, Hevearita G Rahayu melaporkan ada 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki potensi sebagai OPD penghasil PAD terbesar. OPD tersebut diantaranya, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Rumah Tangga Setda, Dinas Kesehatan, Disperkim, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Pemuda dan Olahraga.
Perempuan yang akrab disapa Mbak Ita menyebutkan selain OPD tersebut sebenarnya banyak OPD yang masih bisa dioptimalkan untuk menaikan pendapatan daerah. Hanya saja perlu digali sesuai dengan kondisi masing-masing OPD.
Ia mengatakan PAD seharusnya 50 persen dari APBD Kota yang ada. Saat ini APBD Kota Semarang sebesar Rp5,2 triliun, naum PAD masih di angka Rp 2,5 triliun.
baca juga:
"Kita contoh Surabaya deh,APBD mereka Rp 10 triliun dan PADnya hampir Rp 8 triliun. Kan kita bisa mencontoh Surabaya, ambil yang baik-baiknya," ucap Ita dalam rapat koordinasi (Rakor) optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkatan kinerja BUMN dan BULD di lingkungan Pemkot Semarang dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Loka Krida, Gedung Moch. Ichsan lantai 8, Balaikota Semarang, Kamis (2/2/2023).
Dalam rakor tersebut, Mbak Ita memimpin langsung rakor dengan mengedepankan pembahasan tentang langkah untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan peningkatan target PAD dari tiap-tiap organisasi perangkat daerah (OPD), terutama OPD yang memang memiliki potensi besar dalam menggali PAD.
Ita menegaskan jika ingin kondisi masyarakat Kota Semarang sejahtera, pembangunan harus terus meningkat dan fasilitas yang ada juga mumpuni maka diperlukan pendapatan yang besar pula. Sebut saja DLH, melalui sampah masih bisa dioptimalkan karena menurut kajian dari PT. SMI baru 10 persen saja yang dikumpulkan dan dikelola. Sehingga masih ada 90 persen dari sampah yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.
"Kita hanya optimalisasi tidak merubah aturan. Misalnya BLUD kan punya penghasilan dari subsidi misalnya Trans Semarang dan pendapatan ini bisa di efisiensi. Jangan selalu berpikiran selalu di support APBD, justru dinas penghasil ini harusnya bisa membantu," terangnya.
BUMD, lanjutnya, seharusnya bisa berdiri sendiri dan tidak tergantung pada APBD Kota. Ita menyebut untuk modal penyertaan mungkin bisa diambil dari APBD namun diharapkan BUMD kemudian bisa berjalan sendiri dan menghasilkan pendapatan yang bisa masuk ke PAD melalui berbagai kerjasama dengan pihak ketiga di luar Pemkot.
"Harapannya mereka tidak meminta setoran modal tapi justru memberikan deviden yang kembali lagi untuk pembangunan. Semua sektor harus didorong karena potensinya banyak, tapi mappingnya harus benar. Dan kita selalu adakan evaluasi berdasar apa yang mereka buat," tandasnya.
